Foto Anak Kecil 10 Tahun Dipukuli Satpol PP


Foto Anak Kecil 10 Tahun Dipukuli Satpol PP.Seorang bocah yang terlibat aksi lempar ke petugas akhirnya tertangkap dan menjadi amukan petugas. Bocah berusia belasan tahun itu berdarah dan diseret keluar.

Sebelumnya diberitakan, ada dua korban tewas dalam peristiwa tersebut yaitu, bocah berusia 10 tahun dan seorang pemuda berusia 20 tahun. Informasi tersebut disampaikan oleh Yan Juanda Saputra, kuasa hukum Pengelola Makam Mbah Priok, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta,



satpol pp itu gan orangnya gk berpendidikan semua gan,, main asal mukul-tendang orang , kasihan lihat orang di pukulin gan sama di tendang2 oleh satpol pp

berikut ini latar belakang satpol pp dengan kekerasan gan
Satpol PP dan Kekerasan

Sosok Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) hampir selalu diidentikkan dengan kekerasan. Gambaran awam tersebut tidak dapat disalahkan karena hampir setiap media yang menayangkan berita penertiban atau penggusuran selalu saja nampak barisan Satpol PP dengan aksi kekerasannya.

Citra tersebut bisa saja terjadi karena pemberitaan media yang tidak berimbang, namun hasil penelitian dari Imparsial ternyata juga menunjukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan secara represif (pemaksaan, kekerasan, pelanggaran HAM, kebringasan, penindasan dan intimidasi) dari pada pendekatan yang bersifat persuasif (diskusi, negosiasi dan kompromi).
Faktor Penyebab

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP secara teoritis dapat disebut sebagai �kekerasan struktural� yakni kekerasan yang dilakukan oleh Penguasa (bisa Negara, Pemerintah atau Pemilik Modal) secara sistematis sebagai salah satu cara untuk memperoleh status quo.

Dalam melakukan kekerasan pada umumnya penguasa menerapkan prinsip Machiavellis untuk memperoleh pembenaran moral. Tindakan kekerasan yang �terpaksa� dilakukan oleh penguasa disebut-sebut untuk �kepentingan warga� misalnya demi ketertiban, keamanan, kenyamanan, peningkatan kesejahteraan dan membela hak warga lainnya. Mereka yang menjadi �korban� kekerasan dipandang sebagai �pelanggar hukum�, �perusak� atau �pengganggu� sehingga tidak layak mendapat perlindungan dan harus �disingkirkan�, bahkan apabila perlu harus diberikan sanksi pula sebagai efek jera. Dalam hal ini penguasa seolah memperoleh justifikasi bahwa kekerasan yang terjadi adalah wajar dan warga harus memaklumi atau menerima kenyataan.

Fakta yang nampak selama ini adalah bahwa Satpol PP merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan politik kepala daerah yang terkadang berkolaborasi dengan modal dan kepentingan lain di balik proyek-proyek penertiban dan penggusuran.

Semangat korps Satpol PP yang diwarisi oleh watak militeristik karena kemampuan profesional yang sangat rendah dan peraturan yang sangat longgar, menyebabkan cara bekerja Satpol PP bak sistem komando. Dalam hal demikian target-target sebagaimana telah digariskan oleh penguasa sebagai pembuat kebijakan (Perda, S.K., Instruksi dll.) dipahami sebagai sesuai yang harus ditegakkan tanpa kompromi.

Celakanya sering sekali penguasa dalam merumuskan kebijakan tidak didasarkan pada pertimbangan yang holistik. Banyak kebijakan-kebijakan disusun secara parsial yakni hanya untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, sektoral atau demi mengamankan kepentingan sebagian warga tanpa memberikan solusi bagi sebagian warga lain yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Akibatnya warga yang terkena dampak akan bertahan atau melakukan perlawanan, bukan karena anti terhadap kebijakan yang menurut penguasa untuk kepentingan masyarakat, namun karena kelompok warga yang menolak tersebut tidak ada pilihan lain demi mempertahankan hak hidupnya.

Bagi anggota Satpol PP yang masih memiliki hati sebenarnya keadaan tersebut sangat dilematis. Di satu sisi (menurut hati dan akal sehatnya) ia tahu bila kebijakan tersebut diterapkan dilapangan pasti akan menciderai HAM, namun di sisi lain ia juga sadar bahwa bila ia menolak untuk melaksanakan tugas ia akan terkena sanksi. Posisi Dinas Satpol PP yang secara struktural berada di bawah birokrasi pemerintahan menyebabkan Satpol PP tidak mungkin menyikapi perintah atau tugas yang diberikan kepadanya secara independen. Rendahnya profesionalisme menyebabkan Satpol PP bersikap pragmatis mencari jalan pintas untuk melaksanakan tugasnya. Jadi bagi Satpol PP pendekatan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya sebenarnya juga merupakan keterbatasannya.

Dibubarkan atau dipertahankan?

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP belakangan ini justru nampak semakin marak dan bahkan di Tangerang dan di Surabaya sampai menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu banyak pihak yang menghendaki agar Satpol PP dibubarkan. Disamping karena watak militerisme dan pendekatan kekerasan yang tidak bisa atau sulit dihilangkan, terdapat sejumlah alasan lain untuk membubarkan Satpol PP seperti: Anggaran operasional Satpol PP yang amat tinggi (sebagai contoh di DKI melebihi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan) dan Fungsi/kewenangan Satpol PP yang tumpang tindih dengan fungsi Polri/PPNS.

Jika Satpol PP akan dipertahankan maka ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi: pertama, Pendidikan Satpol PP harus dimaksimalkan; kedua, Satpol PP harus diberi kewenangan diskresi, termasuk kewenangan untuk menilai kebijakan berdasarkan perkembangan situasi konkret di lapangan disertai dengan sistem pelaksanaan tugas yang mengutamakan dialog dan anti kekerasan; dan ketiga, pembuat kebijakan harus membuat kebijakan secara holistik dengan memperhatikan dampak di lapangan dan solusinya.

Perlu perubahan mainstream

Satpol PP selama ini bisa dikatakan menjalankan fungsi penegakan hukum, sekalipun hanya setingkat Perda atau produk kebijakan lain yang dibuat oleh Kepala Daerah. Secara umum sistem penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi mainstream cara berhukum yang �legal-positivistik�. Dalam mainstream yang demikian hukum acapkali dimaknai secara sempit yakni terbatas apa yang bersumber pada peraturan formal saja. Aplikasinyapun cenderung bersifat tekstual yakni menuruti apa bunyi teks aturan tersebut. Dalam cara berhukum yang positivistik tersebut kata-kata �demi hukum� merupakan dasar pembenaran untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang didapati berperilaku tidak sesuai dengan bunyi peraturan yang dibuat lembaga formal yang diakui negara, tanpa harus memperdulikan realitas sosial, dampak psikologis dan berbagai faktor non yuridis lainnya.

Satpol PP yang posisinya berada di bawah sistem birokrasi pemerintahan yang ketat semakin mengukuhkan wataknya sebagai pelaksana dan penegak hukum yang �taat�, cenderung kaku, mekanistis dan formalistis.

Untuk merubah Satpol PP dari citranya yang identik dengan kekerasan, maka diperlukan perubahan mainstream. Cara berhukum yang bersifat �legal-positivistik� harus ditanggalkan dan diupayakan untuk menggunakan cara berhukum yang lebih kritis, responsif dan progresif. Pertama, pemahaman mengenai hukum harus dibuka lebih luas lagi sehingga tidak terbatas pada bunyi peraturan, tetapi harus pula dikaitkan dengan latar belakang sosial hingga pada aras filosofisnya. Ini berlaku tidak hanya bagi Satpol PP saja tetapi juga bagi seluruh elemen birokrasi yang terkait dengan sistem operasionalisasi Satpol PP. Kedua, budaya birokrasi yang bersifat ketat, hirarkis dan militeristik harus dibongkar sehingga terbuka untuk mekanisme kerja yang lebih fleksibel, menghargai kesetaraan dan lebih humanis. Perubahan mainstram dalam berhukum tersebut jelas memerlukan peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP maupun institusi terkait, yang harus diawali dengan reformasi sistem rekuitmen dan pendidikannya.

Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif yang bertumpu pada asas �hukum untuk manusia�, diharapkan keberadaan Satpol PP tidak lagi sebagai alat kekuasaan untuk merepresi masyarakat, namun bisa lebih berperan sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat berdasarkan hukum yang bernurani.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan anggota SPHP (Serikat Pekerja Hukum Progresif)

info
http://kamushukum.com/en/satpol-pp-dan-kekerasan/

http://megapolitan.kompas.com/read/2…uk.Petugas.2-8

(kepastian anak kecil ini meninggal ane gk thu tp klo lebih mw tw info nya cek tkp aj gan)

Sumber : Kaskus

2 Tanggapan

  1. Foto nya kelihatan, orangnya ketahuan
    tinggal goodwil nya aja..
    Salam

  2. jadi pol PP paling cuma lulusan SMA pantas aja nda berpendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s